Bumi Perkemahan Sikucing, Ds.Banyumudal – Pusat Pelatihan Informatika Desa (PUSPINDES) yang tergabung bersama Bapermas dan pemerintah Kabupaten mengadakan Jambore untuk para KPMD bidang IT Desa dan diikuti pula peserta dari luar provinsi . peserta ada juga yang dari maraoke Papua dan Jogja ,Tegal,Pekalongan .
Jambore berlangsung dari tanggal 28 Oktober s/d 29 Oktober 2017 ini adalah Program tahunan untuk mempercepat pembangunan sistem informasi desa berbasih teknologi . Hal ini pun banyak di dikusikan dalam acara -acara yang di paparkan oleh
narasumber Pakar IT Indonesia .
Onno W Purbo, (dalam pembahasan Internet of think)
Andri Johandri ( Hackingtos-Des +peration system. MAC)
Sukma Wahyu W (Pembangunan layanan voip).
Dan juga pakar lainnya yaitu ”
Fatturahman(citizen jurnalisme)
Rando Nadeak (Sistem Informasi Desa)
Bejo Setyawidodo (Pemberdayaan Desa)
Danu Pujiachiri ( Peran Peta Untuk Desa)
Drs,Rifqi Jaya,MM ( Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah
Desa,Kab.Pemalang)
Drs.Nugroho Budiraharjo,MM (Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kab.Pemalang)
Triyatno Yuliharso,S.IP.MP (Kabid Pemberdayaan Ekonomi Kerjasama Desa)
Teguh Setyo Widodo ( Kepala Desa Pulosari Kec.Pulosari)
Duhari Daya (Kepala Desa Pegiringan Kec.Bantarbolang)
“Masyarakat akan semakin mudah mengakses informasi desanya . Sebab pembangunan Informasi desa juga akan di lakukan dengan single data dalam Program Aplikasi GRMS dari Jawa Tengah“ dan AAplikasi SIDEKEM Program pedesaan Kab.Pemalang
Berangkat dari fenomena korupsi yang sudah beraneka bentuk dan ragam itu, penataan pemerintahan yang baik (good governance) menjadi satu pondasi penting untuk mengurai problem bangsa ini.
Di era otonomi daerah dan keterbukaan akses informasi teknologi informasi pelayanan publik, informasi keuangan dan program pembangun pemerintah daerah menjadi aktor atau subjek yang aktif dalam membuka informasi mengenai layanan terpadu, transaksi lelang barang-jasa, pelaksanaan projek pembangunan, proses pembuatan kebijakan dan pengambilan kebijakan anggaran. Untuk itu, kreatifitas dan inovasi dalam pengelolaan keuangan daerah mutlak dibutuhkan.
Government Resources Management System Provinsi Jawa Tengah, (GRMS) adalah bangunan system aplikasi terintegrasi pemerintah provinsi jawa tengah. Sistem aplikasi yang terdiri atas; system e-budgeting, e-project planning, e-HSB, e-penatausahaan, e-delivery, e-controlling, e-monev dan gph, serta aplikasi networking terdiri atas; system cloud server, video/audio streaming, DNSX filter, voip gateway server, nms, ap controller, the dude dan inventarisasi pun mulai diterapkan di Provinsi Jawa Tengah. Muara dalam system ini adalah integrasi antar data didalam proses bisnis internal birokrasi yang notabene merupakan system pengelolaan keuangan pemerintah dalam menyokong pelayanan public dan pembangunan sehingga tercipta monitoring dan evaluasi kinerja birokrasi secara real-time.
Dilatarbelakangi oleh sulitnya mengakses dan memperoleh data anggaran maupun realisasi dalam hitungan hari ketika awal menjadi Gubernur, menjadi sebuah pemicu bahwa proses tranparansi anggaran menjadi skala prioritas. Melalui SK Gubernur No 489 tahun 2014, terbentuk Government Resources Management System yang juga bekerja sama dengan Pemerintah Kota Surabaya, yang terlebih dahulu mengimplementasikan. Saat ini, Pemerintah Provinsi jawa tengah telah mampu melihat alur realisasi keuangan dan kinerja masing-masing SKPD secara real-time melalui system on-line.(https://grms.jatengprov.go.id/)
(dodi hartono ,KPMDIT ds Banjarsari)